Regulasi terbaru UU Cipta Kerja mengubah dan merevisi sejumlah aturan yang terkait dengan izin masuk TKA. Perubahan ini dinilai dapat memberikan stimulus dan mampu mendorong peningkatan investasi asing. 

Namun banyak dari mereka yang tidak memiliki pengalaman berbisnis mengeluh kesulitan untuk mengurus bisnisnya, baik dari segi bisnis, teknis, sampai dengan perizinan.

Kode billing sebagai dasar pembayaran pajak secara on-line sudah digunakan sejak tahun 2014. Penggunaan kode billing ini menggantikan cara sebelumnya yang dilakukan dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP).

BPOM juga rutin melakukan pengawasan terhadap produk yang sudah beredar di pasar. Ini menunjukkan bahwa peran BPOM sangat penting dalam menjaga standar kualitas dan keselamatan konsumen secara nasional.

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan secara benar, jelas, dan lengkap sebagai bentuk pelaksanaan sistem self-assesment

SIUP adalah izin operasional yang diperuntukan bagi semua perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan, seperti menjual barang atau jasa. Surat ini wajib dimiliki oleh para pelaku usaha, dari perorangan, PT, CV, hingga BUMN untuk menjadi bukti bahwa usaha yang dijalankan telah lawful dan sah.

SBU mengatur ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang dapat dijalankan serta menentukan skala proyek yang bisa ditangani.

Produk yang tidak bersertifikat halal harus mencantumkan label “belum bersertifikat halal” di kemasannya. Jadi meski bertahap, kewajiban ini bersifat mengikat di masa depan.

Penggunaan tenaga kerja asing juga dinilai dapat mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan alih teknologi  dan penggunaan tenaga kerja lokal sebagai pendamping.

Jenis SIUP ini ditujukan untuk para pelaku usaha mikro dengan modal dan kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar

Salah satu regulasi yang mendapatkan perubahan yang signifikan ialah tentang regulasi yang mengatur izin tenaga kerja asing.

Setelah mengurus persyaratan administrasi yang diperlukan, barulah anda bisa membuat SIUP untuk perusahaan anda. Terdapat dua metode yang bisa digunakan untuk mengurus SIUP, yaitu dengan penggunaan sistem OSS atau datang langsung ke kantor Dinas Perdagangan. Berikut adalah prosedur yang sudah kami rangkum untuk mempermudah pengurusan SIUP anda :

Setelah mendapatkan SKA, dan SBU barulah anda bisa mengajukan pembuatan SIUJK. Jika perusahaan sudah memenuhi semua persyaratan proses pembuatan SIUJK akan membutuhkan waktu maksimal 4-6 minggu, dan proses akan lebih cepat lagi bila anda memiliki notaris.

Artinya, wajib pajak melakukan dulu rangkaian aktivitas pelaporan SPT sampai kepada dihasilkannya konsep SPT Kurang Bayar. Setelah itu wajib pajak dapat memilih check here menggunakan deposit pajak atau pembuatan kode billing untuk pembayaran. Jika memilih membuat kode billing, maka kode billing akan tergenerate sesuai dengan jenis SPT, jenis pajak, dan masa pajak yang sedang dibuat konsep SPT-nya.